Sensor Internet Nasional Tidak Perlu

Saya baru saja membaca posting dari bapak Budi Rahardjo mengenai Rencana Sensor Internet Indonesia. Seperti sendiri berpendapat bahwa sensor internet tidaklah diperlukan.

Moralitas seharusnya diajarkan dan dibina, bukan dipaksakan. Segala sesuatu yang bersifat paksaan tidak akan menyelesaikan masalah. Bila pikiran positif sudah mengakar kuat maka seseorang akan, memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang diterima masyarakat dan mana yang tidak. Mana hal-hal privat dan mana hal-hal publik.

Absolute Power Corrupts Absolutely

Kembali ke topik sensor internet. Batasan-batasan dari apa yang akan disensor sendiri tidaklah jelas. Definisi dari pornografi sendiri sulit disepakati. Apa yang dianggap porno oleh seseorang belum tentu disetujui seorang yang lain, begitu pula sebaliknya. Definisi siapakah yang akan dipakai nantinya?

Siapakah yang akan nanti menjamin bahwa situs-situs yang disensor benar-benar situs pornografi? Apakah nantinya perlahan-lahan akses kita ke situs situs lainnya akan berkurang hanya dengan alasan bahwa situs tersebut membawa konten yang merusak moral? Bagaimana dengan situs komunitas homosexual, apakah layak? Kalau fashion, model pakaian renang? Situs partai komunis asing? Milis debat agama? Blog penentang pemerintah? Kritik politik?

Via Media

Perlu dicari sebuah jalan tengah yang menyenangkan semua pihak. Baik yang ingin adanya sensor, ataupun yang ingin adanya kebebasan akses.

Untuk janga panjang tentu edukasi adalah yang utama, tetapi sebelum edukasi merambah ke seluruh masyarakat Indonesia perlu disiapkan ide ide lainnya.

Saya pribadi sangat setuju dengan saran dari bapak Budi tentang proxy bebas pornografi. Akses internet di wilayah publik wajib disensor. Bagi pribadi yang ingin menyensor akses di rumah (mungkin di rumah ada anak dibawah umur) dapat menggunakannya. Bagi yang tidak, anda boleh memilih akses tanpa proxy.

Bagaimana dengan warnet? Banyak sekali warga Indonesia yang mendapatkan akses internet melalui warnet. Saya menyarakan agar warnet diwajibkan melakukan sensor terhadap akses pengunjung karena warnet dapat dikatagorikan lingkungan publik. Hal ini untuk mencegah seseorang menemui konten pornografi secara tidak sengaja di tempat publik.

Tetapi saya juga berharap adanya pilihan/opsi bagi mereka yang ingin berinternet bebas sensor. Mungkin dengan menerapkan fasilitas upscale dari sebuah warnet. Dengan membayar biaya yang lebih mahal (mungkin ada diskon besar untuk mahasiswa/pendidik) serta melalui pemeriksaan umur (17 tahun ke atas saja) seseorang bisa mendapatkan internet bebas sensor dalam suasana yang lebih privat dan eksklusif (bayangkan Warung Kopi pinggir jalan vs Starbucks). Sebagai bonus, pemerintah bisa menerapkan pajak khusus bagi layanan seperti ini, income baru!

Kesimpulannya: Edukasi dan Opsi

Advertisement